Belakangan ini beredar selebaran ceramah bertajuk “Hijrah Itu Jalan Pulang dari Gelap Menuju Cahaya” yang akan digelar di Masjid Agung Kabupaten Buol. Selebaran tersebut mencantumkan tiket VIP Rp200.000 dan Reguler Rp100.000 dengan berbagai fasilitas tambahan. Di dalam gambar juga terpampang dukungan Pemerintah Kabupaten Buol lengkap dengan Logo Pemda.

Poster itu langsung menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Banyak warganet mempertanyakan kewajaran kegiatan keagamaan berbayar di dalam masjid. Sebagian dari mereka menuliskan kritik tegas seperti,

Sebagian masyarakat menegaskan bahwa masjid adalah ruang publik umat Islam tanpa batas ekonomi. Mereka menilai penjualan tiket dapat menimbulkan kesan bahwa akses terhadap ilmu agama hanya bagi yang mampu membayar. Kritik ini mencerminkan kepekaan masyarakat terhadap fungsi sosial masjid sebagai fasilitas ibadah terbuka.

Diskusi kemudian berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai batasan penggunaan masjid untuk kegiatan berbayar. Banyak warganet menilai bahwa memilih masjid sebagai lokasi acara berbayar adalah keputusan yang tidak tepat. Mereka menekankan bahwa tempat lain dapat digunakan tanpa menciptakan polemik.

Ada juga pihak yang membela penyelenggara dengan alasan kebutuhan biaya sumbangan masjid. Mereka menganggap acara pengembangan diri wajar jika dikenakan biaya. Namun pandangan ini tetap tidak menjawab pertanyaan publik mengapa lokasi non-masjid tidak dipilih.

Fenomena ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas tentang penggunaan masjid untuk kegiatan yang melibatkan transaksi. Masyarakat membutuhkan panduan agar rumah ibadah tidak diposisikan sebagai ruang komersial. Hal ini penting untuk menjaga fungsi masjid tetap sebagai tempat ibadah dan pembelajaran yang inklusif tanpa membedakan kemampuan ekonomi.