Umum   Kapolri Dorong Fatwa Haram Vape, MUI Siapkan Kajian Komprehensif Pemprov Sulteng   Anwar Hafid Sambut Kedatangan Duta Besar Rusia, Buka Peluang Kerja Sama dengan Sulawesi Tengah Sains   Pengaruh Game Online terhadap Karakter Anak: Peran Orang Tua dalam Membentuk Perilaku Positif Pemda Buol   Bupati Buol Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Siap Perluas Akses Modal untuk Dorong Ekonomi Masyarakat Umum   Selamat Hari Santri Oleh Yayasan Auna Center Indonesia Teknologi   Dua Celah Kritis PHP Ancam Keamanan Website di Seluruh Dunia, Administrator Diminta Segera Bertindak Umum   Pemkab Buol Evaluasi PJU, Perbaikan Lampu Jalan Dipercepat Umum   Greenpeace Indonesia Soroti Krisis Iklim yang Memperberat Beban Hidup Masyarakat Umum   Gubernur Anwar Hafid Dorong Beasiswa bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di Sulawesi Tengah Umum   Pemkab Buol dan SMAN 1 Biau Kampanyekan Sekolah Aman dan Bebas Perundungan
Nona Baby Shop
Pasang Iklan

Pemerintah Perkuat Integrasi dan Kredibilitas Pelaporan Keuangan Nasional

Ekonomi  24 November 2025
Pemerintah Perkuat Integrasi dan Kredibilitas Pelaporan Keuangan Nasional
Pemerintah Perkuat Integrasi dan Kredibilitas Pelaporan Keuangan Nasional. (https://nasional.tvrinews.com/)

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 (PP 43/2025) tentang Pelaporan Keuangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nasional. Regulasi ini ditujukan untuk menghadirkan sistem pelaporan yang terintegrasi, efisien, dan memiliki kredibilitas tinggi di seluruh sektor yang terkait dengan aktivitas keuangan.

 

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Masyita Crystallin menjelaskan bahwa aturan baru ini menjadi upaya pemerataan kualitas pelaporan, mencakup sektor jasa keuangan, sektor riil, hingga entitas pelaku usaha yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor tersebut.

 

Melalui PP 43/2025, pemerintah mengatur mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan secara terpadu. Sistem baru ini sekaligus menggantikan proses pelaporan sebelumnya yang dinilai masih berjalan terpisah antar-sektor sehingga belum efisien dalam mendukung pengawasan dan kebijakan nasional.

 

Salah satu inovasi penting dalam kebijakan ini adalah penerapan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Platform tersebut akan berfungsi sebagai pusat integrasi data sehingga pelaku usaha dapat melakukan pelaporan dengan lebih mudah, sementara pemerintah memperoleh basis data yang kuat dalam penerapan kebijakan berbasis data.

 

Pemerintah juga menegaskan penerapan aturan ini dilakukan secara bertahap dan inklusif. Untuk sektor pasar modal, kewajiban pelaporan melalui PBPK ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2027, sementara sektor lain menyesuaikan kesiapan pelaksanaannya. Pendekatan bertahap ini juga dirancang agar tidak memberatkan pelaku UMKM yang masih memerlukan dukungan dalam adaptasi pelaporan digital.

 

Secara keseluruhan, penerbitan PP 43/2025 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern, menjunjung transparansi, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan.

 Sumber: https://nasional.tvrinews.com/

#ekonomi #keuangan #bisnis #nasional

  • Penulis: Joni
  • Editor: Yusuf
💬 Tinggalkan Komentar

Silakan login untuk komentar

🔑 Masuk dengan Google

Belum ada komentar

Populer

Kategori

Kata Kunci

#nasional #buol #pemda #olahraga #bola #ekonomi #pendidikan #indonesia #hukum #sulteng #politik #internasional #pemprov #paleleh #pilihan #guru #pariwisata #wisata #bencana #islam #sumatra #bisnis #khazanah #laut #pantai #bupati #edisihgn2025 #teknologi #timnas #kpk #kabupaten #sorotan #info #prabowo #presiden #pgri #hgn #sains #pahlawan #seagames2025 #masjid #karikatur #duka #psdku #liga #mtq #dprd #gubernur #asia #polri
Info


Info



Editorial →


f X IG IG TikTok