Buol – Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH., memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan ground check bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang berstatus nonaktif. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, di Ruang Rapat Wakil Bupati Buol.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Asmayudin Gontjing, SP., bersama para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari seluruh wilayah Kabupaten Buol. Turut hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Buol, Edwin Jurnalis, S.Sos., beserta timnya, serta Sekretaris Dinas Sosial, Sulastri, SH., bersama jajaran terkait lainnya.

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas instansi dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial, khususnya peserta PBI JKN yang sudah tidak aktif. Melalui proses ground check, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi dalam menjaga kualitas data kesejahteraan sosial. Ia juga mengingatkan para pendamping PKH untuk terus aktif melakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan.

“Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol menjelaskan bahwa hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penyempurnaan sistem pendataan ke depan. Selain itu, hasil tersebut juga akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan terkait PBI JKN.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial yang transparan, akurat, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Humas Diskominfo Buol)