Pemerintah menyatakan bahwa penyelundupan beras secara ilegal bisa mengganggu target swasembada yang tengah dikejar. Menteri Pertanian menekankan bahwa kebijakan larangan impor beras pada 2025 adalah bagian dari strategi besar, sehingga masuknya beras ilegal dapat mengacaukan agenda tersebut.

Kasus terbaru terjadi di Batam, di mana sebanyak 40,4 ton beras ilegal berhasil disita petugas bersama beragam barang ilegal lain seperti gula dan minyak goreng. Pemerintah menyebut upaya penyelundupan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tapi juga mengancam stabilitas pasar dan kesejahteraan petani.

Menteri menyampaikan bahwa penyelundupan beras bisa melemahkan kepercayaan petani terhadap regulasi dan pemerintah. Ketika petani merasa pasarnya tidak pasti karena persaingan tidak adil dari produk ilegal, semangat untuk terus menanam bisa menurun, ini adalah dampak nyata bagi upaya ketahanan pangan.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Di antara upaya tersebut adalah penyegelan gudang dan koordinasi dengan aparat hukum untuk menangani pelaku penyelundupan.

Pernyataan ini muncul di tengah upaya nasional mempercepat pencapaian swasembada beras. Pemerintah berharap bahwa dengan pengawasan ketat terhadap impor ilegal, produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan, dan target swasembada bisa tercapai sesuai rencana.

Sumber: RRI