Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menegaskan bahwa instansi Bea Cukai harus segera berbenah. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia menyatakan bahwa “zero fraud” tak mungkin tercapai secara sempurna, tetapi menegaskan bahwa pegawai Bea Cukai harus menghentikan praktik penyimpangan.

Sebagai peringatan keras, Purbaya menyampaikan bahwa jika dalam satu tahun ke depan tidak ada perbaikan signifikan, seluruh pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan  tanpa dibayar gaji dan kemungkinan besar instansi ini akan dibekukan. Semua kewenangan kepabeanan bisa dialihkan ke perusahaan swasta, seperti kebijakan pada masa lalu, sebagai bentuk “bersih-bersih.”

Ancaman ini muncul setelah banyak laporan praktik penyelundupan, kesalahan administratif pemberitahuan ekspor, penyamaran ekspor antar pulau, serta penyembunyian barang ilegal dengan mencampur barang legal yang disebut sebagai modus pelanggaran paling sering ditemukan.

Purbaya menegaskan bahwa intensifikasi pengawasan harus dilakukan: mulai dari pre-clearance, clearance dengan alat seperti X-ray dan patroli laut, hingga audit post-clearance bersama instansi terkait.

Menanggapi tekanan ini, Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budi Utama, menyatakan bahwa peringatan dari Purbaya adalah bentuk koreksi yang harus disambut secara positif. Ia berjanji akan memperbaiki budaya kerja, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan profesionalisme pegawai agar stigma negatif seperti pungli bisa dihapus.

Menurutnya, Bea Cukai harus menunjukkan bahwa mereka bisa berubah sebelum pemerintah mengambil langkah ekstrem seperti pembekuan.

Dengan ultimatum ini, Purbaya berharap tindakan tegas bisa menghentikan praktik ilegal di lingkungan kepabeanan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap Bea Cukai. Bagi pegawai, ini menjadi peringatan keras bahwa jika tidak ada perbaikan bukan hanya reputasi, tetapi juga nasib pekerjaan mereka terancam.

Sumber: https://finance.detik.com/